zulfimursal

SIAK - Ketua DPRD Siak Zulfi Mursal SH
Meminta pemkab Siak juga serius mencari solusi penanganan 'banjir' pengangguran disamping banjir air yang sering menggenangi pemukiman dan lahan warga dimusim penghujan ini.

"Selain karena masih banyaknya angkatan kerja usia produktif yang belum memiliki pekerjaan, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal dibeberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, menambah deretan panjang pengangguran ditempat kita ini, untuk itu, tentu pemkab harus juga serius menangani 'banjir' pengangguran ini, selain penanganan banjir yang sesungguhnya yang memang sering melanda Siak dikala musim penghujan seperti saat ini," ungkap Zulfi kepada wartawan, Rabu (20/2) di Siak.

Menurutnya, hal ini penting disampaikan, mengingat selama ini penanganan masalah pengangguran masih belum memberikan dampak significant, ditambah lagi adanya PHK masal karyawan oleh beberapa perusahaan akhir-akhir ini yang otomatis menambah angka pengangguran.

"Tidak salah, ketika pemkab memfokuskan diri pada penanganan banjir dimusim penghujan ini, namun harus pula diingat, ada 'banjir' sepanjang jaman yang juga memerlukan penanganan serius, yakni 'banjir' pengangguran, jadi maksud kita disini adalah ingin adanya perhatian pemkab secara menyeluruh ke berbagai sektor," tandas politisi PAN ini.

Siak - Terkailt ultimatum (ancaman) yang disampaikan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kab. siak, untuk menolak melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil ubernur) prov. riau yang berlangsung pada bulan september 2013 mendatang, pernyataan yang dilontarkan oleh anggota panwaslu ini, sangat tidak etis, pasalnya apa yang diultimatumkan oleh panwaslu kab. siak tersebut, dalam artian mengancam untuk menolak melakukan pengawasan sangat tidak tepat. Ungkap ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kab. siak Zulfi Mursal, SH saat ditanya riau pesisir senin (18/2) kemarin digedung panglima ghimbam kantor DPRD siak.

Kata Zulfi, bila panwaslu kab. siak, benar – benar punya rencana dan berniat untuk menolak melakukan pengawasan terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau nanti, harus dipikirkan kembali, secara hak boleh – boleh saja mereka untuk menolak, kendati demikian jangan pada saat pemilukada tersebut dimulai, karena hal ini, sangat bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, oleh sebab itu, jika benar panwaslu kab. siak merasa keberatan untuk melakukan pengawasan, lebih baik mundur, dan ajukan permohonan pengunduran diri itu dari sekarang,” terang Zulfi menegaskan.

Lebih lanjut Zulfi menyampaikan, menurut ketentuan undang – undang panwaslu ini wajib ada dalam penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu presiden, pemilihan kepala daerah maupun pada pemilihan anggota DPRD, panwaslu punya peran penting didalam melakukan pengawasan, untuk itu apa yang menjadi dasar keberatan bagi panwaslu kab. siak dalam melakukan pengawasan harus disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Bila panwaslu merasa keberatan soal anggaran yang dialokasikan kecil, panwaslu bisa membicarakannya dengan pemda atau pemerintah prov. Riau, jika tidak ada solusi dan anggaran yang dialokasikan tetap juga kecil, minimkan saja pengawasannya,”ujar Zulfi mengingatkan.

SIAK - Pengajuan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) hak inisiatif DPRD yakni tentang pengelolaan zakat dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA)merujuk pada realita dan praktek empiris di lapangan sehingga dinilai tidak ada alasan lagi untuk tidak dibahas dan disyahkan menjadi peraturan daerah (perda) yang akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kedua hal tersebut.

Hal ini disampaikan DPRD Siak melalui juru bicara badan legislasi (banleg) Abd.Muis Usman SPdi dalam tanggapannya terhadap pandangan umum kepala daerah mengenai dua ranperda hak inisiatif yang diajukan DPRD tersebut pada sidang paripurna ketiga masa persidangan pertama, Senin (18/2) di ruang rapat utama gedung DPRD Siak.

Dikatakannya, pendidikan keagamaan di kabupaten Siak yang berkaitan dengan PDTA telah lama berkembang dan sudah merakyat serta hampir terdapat diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Siak.

"Dari data yang diperoleh, terdapat 1279 PDTA yang telah berkembang dan berjalan sampai saat ini dan jumlah tersebut untuk tahun-tahun mendatang kemungkinan akan bertambah jumlahnya, untuk itu tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak membahas dan mengesahkan ranperda PDTA sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraannya baik saat ini maupun dimasa datang," ungkap politisi PPP ini dari atas podium.